ZAKAT DAN PAJAK

Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus, dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, disamping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya.  Sesungguhnya ummat Islam dapat melihat bahwa zakat tetap menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan hasil pemikiran keuangan dan perpajakan zaman modern, baik dari segi prinsip maupun hukum-hukumnya.

Untuk Bagian terakhir ini Yusuf  Al-Qaradhawy menjelaskan sangat detil dalam 8 bab :

  1. Hakekat pajak dan zakat
  2. Asas teori kewajiban pajak dan zakat
  3. Objek pajak dan zakat
  4. Prinsip keadilan pajak dan zakat
  5. Tarip tetap dan bertingkat pada pajak dan zakat
  6. Jaminan pajak dan zakat
  7. Pelaksanaan pajak disamping zakat
  8. Apakah membayar pajak mencakup kewajiban zakat

 

HAKIKAT PAJAK DAN ZAKAT

Pajak ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umumdi satu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara.

Zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Quran disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadaNya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

Dapat dipetik beberapa titik persamaan antara zakat dan pajak :

  1. Adanya unsur paksaan untuk mengeluarkan
  2. Keduanya disetorkan kepada lembaga pemerintah (dalam zakat dikenal amil zakat)
  3. Pemerintah tidak memberikan imbalan tertentu kepada si pemberi.
  4. Mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan.

Adapun segi perbedaannya :

  1. Dari segi nama dan etiketnya yang memberikan motivasi yang berbeda.  Zakat : suci, tumbuh.  Pajak (dharaba) : upeti.
  2. Mengenai hakikat dan tujuannya

Zakat juga dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah.

  1. Mengenai batas nisab dan ketentuannya.

Nisab zakat sudah ditentukan oleh sang Pembuat Syariat, yang tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahi oleh siapapun juga.  Sedangkan pada pajak bisa hal ini bisa berubah-ubah sesuai dengan polcy pemerintah.

  1. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya

Zakat bersifat tetap dan terus menerus, sedangkan pajak bisa berubah-ubah.

  1. Mengenai pengeluarannya

Sasaran zakat telah terang dan jelas.  Pajak untuk pengeluaran umum negara.

  1. Hubungannya dengan penguasa

Hubungan wajib pajak sangat erat dan tergantung kepada penguasa.  Wajib zakat berhubungan dengan Tuhannya.  Bila penguasa tidak berperan, individu bisa mengeluarkan-nya sendiri-sendiri.

  1. Maksud dan tujuan

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak.

Berdasarkan point-point di atas dapatlah dikatakan bahwa “zakat adalah ibadat dan pajak sekaligus”.  Karena sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara.  Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.

Apa yang coba diterangkan dalam masalah perpajakan dewasa ini telah dilaksanakan Islam jauh sebelumnya.  Inilah syariat yang berasal dari Pembuat Syariat yang Maha Tahu.  Berikut ini adalah salah satu bab dalam buku Yusuf Al-Qaradhawy yang mengupas hal tsb.

PRINSIP KEADILAN ANTARA PAJAK DAN ZAKAT

Para ahli ekonomi keuangan menyerukan agar dalam masalah perpajakan hendaknt tetap memegang prinsip dan kaedah yang dapat menghalangi timbulnya penipuan dan kecurangan sehingga menepati prinsip keadilan, disamping itu dapat mencapai sasaran yang tepat dengan tidak memberatkan pihak wajib pajak disatu segi dan pihak pelaksana administrasi keuangan di sisi lain.  Hal ini ternyata sudah diterapkan Islam dalam mekanisme zakat jauh sebelumnya.

Dikenal empat prinsip yang mesti diperhatikan dalam soal perpajakan, yaitu : keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomis.

Tentang Keadilan

Ini merupakan prinsip pertama yang wajib diperhatikan dalam setiap pajak yang dikenakan pada masyarakat.  Prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, dimana Islam menuntutnya dalam segala hal.  Prinsip keadilan ini dijumpai pada :

  1. Sama rata dalam kewajiban zakat

Setiap Muslim yang mempunyai satu nisab zakat adalah wajib zakat tanpa memandang bangsa, warna kulit, keturunan atau kedudukan dalam masyarakat, laki-laki, perempuan, pemerintah, yang diperintah, pemimpin agama, pemimpin negara, semua sama.

  1. Membebaskan harta yang kurang dari nisab
  2. Larangan berzakat dua kali

Banyak hadits yang menerangkan larangan ini.  Dalam studi perpajakan dikenal dengan nama : “Larangan Pajak Double”.

  1. Besar zakat sebanding dengan besar tenaga yang dikeluarkan.

Semakin mudah memperoleh, semakin besar zakatnya, seperti halnya zakat pertanian ada yang 10% dan 5%.  Prinsip ini masih belum begitu dihiraukan oleh para ahli keuangan.

  1. Memperhatikan kondisi dalam pembayaran

Dengan juga memperhatikan besarnya pendapatan, beban keluarga, hutang-hutang yang dimiliki, dipungut dari pendapatan bersih, dll.

  1. Keadilan dalam praktek

Islam memberikan perhatian istimewa dan hati-hati terhadap pelaksana pemungut zakat (amil), yaitu dengan persyaratan yang tinggi untuk menjadi amil, dan posisi yang mulia bagi mereka, seperti hadits sbb : “Orang yang bekerja memungut sedekah dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah” (Hadits shahih).

 

Tentang Kepastian

Pengetahuan para subjek pajak tentang kewajiban-kewajibannya hendaklah pasti, tak boleh ada keraguan sedikitpun, sebab ketidakpastian dalam sistem pajak apapun sangat membahayakan bagi tegaknya keadilan dalam distribusi beban pajak.  Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak.  Dalam mekanisme zakat tidak diragukan lagi bahwa kaidah ini sangat jelas.

Tentang Kelayakan

Kesimpulan prinsip ini ialah menjaga perasaan wajib pajak dan berlaku sopan terhadap mereka, sehingga dengan sukarela mereka akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik.

Dalam zakat hal ini sudah mendapat perhatian seperti halnya :

  • Perintah untuk memungut zakat dari harta yang kualitasnya pertengahan dan melarang memungut yang terbaik, misalnya ternak.

  • Nabi menyuuruh tukang taksir agar memperkecil taksiran terhadap tanaman dan buah-buahan.

  • Bolehnya menangguhkan zakat karena ada satu sebab yang menghalangi, misalnya ketika terjadi wabah kelaparan.

  • Dll.

Tentang Faktor Ekonomis

Yang dimaksudkan disini adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan menjauhi berbagai pemborosan.  Jangan sampai bagian besar dari pajak yang terkumpul hanya habis terserap oleh petugas pajak.

Islam sangat melarang pemborosan kepada harta pribadi seseorang, apalagi terhadap harta kepunyaan umum terutama lagi terhadap harta zakat.  Diceritakan, bagaimana para petugas zakat berangkat untk mengumpulkan zakat, yang lalu dibagikan kepada yang berhak, sehingga ketika mereka pulang pun mereka tidak membawa apa-apa lagi.  Jatah untuk para amilpun di batasi (maksimal 1/8 bagian).

 

APAKAH PAJAK DIWAJIBKAN DI SAMPING ZAKAT ?

Apabila Islam telah mewajibkan zakat sebagai hak yang dimaklumi atas harta kaum Muslimin dan menjadikannya sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah Islam, maka bolehkah pemerintah Islam mewajibkan kepada orang kaya pajak-pajak lain disamping zakat untuk melaksa-na-kan kepentingan ummat dan menutupi pembiayaan umum negara ?  Jawabnya boleh tapi dengan syarat.   

Dalil-dalil yang memperbolehkan adanya kewajiban pajak disamping zakat

  1. Karena jaminan/solidaritas sosial merupakan suatu kewajiban.  Hal ini sudah kita kupas pada bagian yang membahas adanya kewajiban lain di luar zakat.
  2. Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan negara itu banyak sekali.

Zakat harus digunakan pada sasaran yang ditentukan oleh syariah dan menempati fungsinya yang utama dalam menegakkan solidaritas sosial. Zakat tidak digunakan untuk pembangun-an jalan, jembatan dll.  Bila pemerintahan Islam dulu memperoleh pemasukan dari Kharaj (rampasan perang) untuk membiayai keperluan-keperluan tsb, maka untuk saat ini Yusuf Al-Qaradhawy menyokong pendapat para ulama yang berpendapat bahwa pemerintah dapat memungut kewajiban pajak dari orang-orang kaya.

  1. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara’ yang memperbolehkan.  Misalnya kaidah “Maslahih Mursalah” (atas dasar kepentingan).  Kas yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam.  Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh.
  2. Adanya perintah Jihad dengan harta

Islam telah mewajibkan ummatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa sebagaimana difirmankan dalam Al Quran 9:41, 49:51, 61:11, dll.  Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu adalah kewajiban lain di luar zakat.  Di antara hak pemerintah (ulilamri) dari kaum Muslimin adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta ini.

  1. Kerugian yang dibalas dengan keuntungan

Sesungguhnya kekayaan yang diperoleh dengan pajak akan digunakan untuk segala keperluan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat seperti; pertahanan dan keamanan, hukum, pendidikan, kesehatan, pengangkutan, dll.

 

Syarat-syarat diperbolehkannya pajak di luar zakat

Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat-syarat sbb:

  1. Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tak ada sumber lain.  Tidak diperbolehkan memungut sesuatu dari rakyat selagi dalam baitul-mal masih terdapat kekayaan.

 

  1. Adanya pembagian pajak yang adil.

Pengertian adil tidak harus sama rata bebannya.

 

  1. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan ummat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.

Pajak bukan upeti untuk para raja dalam rangka memuaskan hawa nafsu, kepentingan pribadi dan keluarga mereka, atau kesenangan para pengikut mereka, tetapi harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas.

 

  1. Adanya persetujuan para ahli dan cendikia.

Pemerintah tidak bertindak sendirian dalam hal mewajibkan pajak, menentukan besarnya serta memungutnya tanpa adanya persetujuan dari hasil musyawarah para ahli atau cendikia dari kalangan masyarakat (dewan perwakilan rakyat).

 

Ternyata pajak sangat dimungkinkan keberadaanya di luar kewajiban zakat.  Dengan demikian diskusi di isnet tahun-tahun yang lalu yang ingin memperbesar persentase zakat untuk mengimbangi besarnya pengeluaran pemerintah adalah tidak beralasan.  Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap (lihat posting-posting sebelumnya).  Tinggal satu posting lagi untuk mengakhiri pembahasan Pajak dan Zakat.

Terdapat beberapa pendapat yang mencoba mengawinkan antara zakat dan pajak, dan memungkinkan adanya substitusi antara pajak dan zakat.  Sehingga bagi kita yang telah rajin membayar pajak tidak perlu lagi membayar zakat, benarkah ?  Hal ini diulas panjang lebar oleh Yusuf Al-Qaradhawy di bagian akhir buku beliau.

 

APAKAH CUKUP MEMBAYAR PAJAK SAJA TANPA MEMBAYAR ZAKAT

Itu adalah suatu pertanyaan yang sering muncul diantara kita.  Yang saat ini merasakan terbebani dua kewajiban sekaligus.

Namun setelah mengkaji beberapa perbedaan antara pajak dan zakat maka dapat dimengerti bahwa zakat tidak dapat digantikan oleh pajak, walaupun sasaran zakat dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pengeluaran dari pajak.  Zakat berkaitan dengan ibadah yang diwarnai dengan kemurnian niat karena Allah.  Ini adalah tali penghubung seorang hamba dengan khaliqnya yang tidak bisa digantikan dengan mekanisme lain apapun.  Zakat adalah mekanisme yang unik Islami, sejak dari niat menyerahkan, mengumpulkan dan mendistribusikannya.  Maka apapun yang diambil negara dalam konteks bukan zakat tidak bisa diniatkan oleh seorang Muslim sebagai zakat hartanya.  Demikian pula setiap pribadi Muslim wajib melaksanakannya walaupun dalam kondisi pemerintah tidak memerlukannya atau tidak mewajibkannya lagi.

Adalah suatu hal yang sangat berbahaya, bila kita diperbolehkan untuk mengganti zakat dengan pungutan-pungutan lainnya, niscaya hukum wajib zakat akan  hilang dan sedikit demi sedikit akan sirna dari kehidupan setiap orang, seperti hal telah lenyapnya zakat dari undang-undang pemerintahan saat ini.

Sesungguhnya zakat tidak dapat dicukupi oleh pajak.  Inilah pendapat yang akan menyelamatkan agama seorang Muslim, yang akan melestarikan kewajiban tersebut dan mengekalkan hubungan antara kaum Muslimin melalui zakat, sehingga zakat tidak dapt diganti dengan nama pajak dan tak dapat dihilangkan begitu saja.

Benar orang Islam itu dibebani kesulitan dalam menanggung beban harta yang sebagian ini tidak dapat dipikulnya.  Akan tetapi ini adalah kewajiban iman dan tuntutan Islam, khususnya dalam masa-masa cobaan (fitnah) yang membuat bimbang orang-orang penyantun dan orang yang memegang agama seperti orang yang menggenggam bara api.

Akhirnya kaum Muslimin berkewajiban untuk bekerja dan berjuang untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, meluruskan peraturan yang bengkok dan mengembalikannya pada jalan yang lurus dalam hukum Islam.  Tanpa usaha tersebut orang Muslim akan dirugikan oleh harta, jiwa dan sosial, karena ia akan hidup dalam masyarakat yang membuatnya hidup terbelakang tanpa ada yang menolongnya, dan diam tanpa berbuat apa-apa.  Dan ini merupakan cobaan umum dalam segala sektor kehidupan yang dituntut oleh Islam terhadap putera-puteri Islam agar tetap berpegang teguh pada syariat Islam, bukan hanya dalam soal zakat saja.

Sumber : Sari Penting Kitab Fikih Zakat, Dr. Yusuf Al-Qaradhawy